Soal Guyonan Gus Dur, Polisi Ditantang Periksa Tito Karnavia

Guyonan Presiden RI Ke-4 (Alm) Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terkait tiga polisi jujur sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Soal gguyonan Gus Dur, Bahkan, sejumlah tokoh elit bangsa pernah menggunakan guyonan tersebut.

Salah satunya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bahkan, Tito menyampaikan guyonan itu saat menjadi Kapolri. Tak ayal, publik menyayangkan tindakan polisi yang melaukan pemeriksaan terhadap Ismail Ahmad, warga Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Ya, Ismail Ahmad sempat ditangkap pihak kepolisian setempat karena menyampaikan guyonan Gus Dur di media sosial. Kabarnya, polisi akhirnya melepaskan Ismail setelah meminta.

Tindakan polisi Sula itu membuat sejumlah kalangan geram. Mereka pun menantang kepolisian Sula untuk menangkap Tito Karnavian yang juga pernah menyampaikan guyonan Gus Dur.

BACA JUGA: Alissa Wahid Angkat Bicara Terkait Polisi Proses Guyonan Gusdur

Hal itu disampaikan Baharuddin Kamba, Kepala Divisi Humas Jogja Police Watch (JPW), lembaga pemantau polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta. “Jika penegakan hukum dilakukan secara adil dan benar, maka perlakuan yang sama seharusnya juga dilakukan. Yakni memeriksa mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian,” tutur Kamba dalam pernyataan tertulis yang diterima Kabarindong.com, Kamis (18/6).

Kamba mengungkapkan, Tito menyampaikan guyonan itu saat peringatan haul Gus Dur tahun 2019 lalu. “Tapi apakah (polisi) punya nyali untuk memeriksa mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian? Termasuk memeriksa almarhum Gus Dur sang pencetus humor 3 polisi jujur?” tandas Kamba.

Kutipan pernyataan Tito tersebut bahkan diunggah di akun media sosial Twitter @AnitaWahid, milik Anita Wahid, salah satu putri Gus Dur, Rabu (17/6) malam.

Soal Guyonan Gus Dur, Polisi Ditantang Periksa Tito Karnavia

Menurut JPW, pemeriksaan polisi pada warga yang mengunggah kutipan lawakan mendiang Gus Dur itu berlebihan. “Humor soal tiga polisi jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng, itu hanya kritik sosial demi kebaikan institusi korps Bhayangkara,” ujarnya.

Jika polisi memeriksa warga atau pengguna media sosial karena mengutip ungkapan tokoh nasional dan pemimpin dunia, maka kondisi ini menunjukkan Polri mengalami kemunduran luar biasa. “Ini juga artinya reformasi internal polisi belum berjalan maksimal,” kata dia.

Menurutnya, lebih baik polisi fokus menangani perkara urgen saat ini, seperti penggunaan dana penanganan Covid-19 daripada mengurusi hal remeh-temeh. Tindakan ini juga menjadi pelajaran bagi anggota Polri di manapun berada untuk memperbaiki layanannnya. (ism/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.