Baru Cair 50%, Menteri Desa Sebut Pengawasan BLT Dana Desa Bukan Kewenangannya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mencatat realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa mencapai Rp35,78 triliun atau 50,27 persen dari total anggaran sekitar Rp71,19 triliun pada tahun ini.

Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan penyaluran terdiri dari dua tahap. Pada tahap pertama, realisasi penyaluran BLT Dana Desa mencapai Rp26,33 triliun. Jumlah itu setara 92,47 persen dari total pagu penyaluran tahap pertama sebesar Rp28,47 triliun.

Menurut Halim total desa yang sudah selesai menyalurkan BLT Dana Desa tahap pertama sebanyak 74.864 desa atau 99,88 persen dari total 74.953 desa. Penyaluran BLT diberikan telah diberikan kepada 7.742.176 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 74.953 desa.

“Kenapa tidak 100 persen? Karena masih ada desa yang secara administratif belum selesai, salah satu contoh 52 desa di Kabupaten Konawe masih diblokir oleh Kementerian Dalam Negeri terkait masalah yang lalu. Sampai sekarang, belum dibuka sehingga dananya belum bisa disalurkan,” Kata Halim, Kamis (9/7).

Kendala lain, kata Halim, karena ada perbedaan nomenklatur atau status desa dari kabupaten dan Kemendagri. Misalnya, kabupaten menyebut sebuah wilayah berstatus desa, namun menurut Kemendagri statusnya kelurahan.

“Karena kelurahan, maka tidak bisa menerima dana desa, tapi juga tidak bisa menerima dana kelurahan karena memang statusnya belum dipastikan. Tentu, ini kami tunggu keputusan dari Kemendagri,” ungkapnya.

Sementara pada tahap kedua, realisasi penyaluran BLT Dana Desa baru mencapai Rp9,45 triliun pada 8 Juli 2020. Penyaluran itu sudah dilakukan di 37.084 desa.

Dari sisi dana, penyaluran baru mencapai 33,21 persen dari total pagu BLT Dana Desa tahap kedua mencapai Rp28,47 triliun. Sementara, dari sisi desa, dana sudah diberikan ke 49,48 persen dari total 74.593 desa.
Halim mengakui bahwa pengawasan penggunaan Dana Desa masih sulit dilakukan. Pasalnya, kewenangan pengawasan sejatinya ada di bawah Kemendagri. Hal ini merujuk pada struktur, di mana desa merupakan unit wilayah terkecil dari pemerintah daerah.

Sementara, pemerintah daerah berada di kewenangan Kemendagri, meski mendapat Dana Desa dari Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi dengan Kemendes dan PDTT.

“Kalau ditanya bagaimana kami mengawasi? Apakah dengan pendamping desa. Tidak bisa pendamping desa disuruh awasi, bisa ‘dipentil’, bisa dimusuhi sama Kepala Desa kalau pendamping mengawasi, tapi harus ada pengawasan,” katanya.

“Makanya, saya kalau ditanya bagaimana pengawasan Dana Desa? Ya, ngomong teori saja, karena bukan di kewenangan kami, kami tidak bisa awasi,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Abdul merinci penyaluran BLT Dana Desa ke 7,74 juta KPM terdiri dari kalangan petani dan buruh tani sebanyak 88 persen dari total penerima. Sisanya, diberikan ke nelayan dan buruh nelayan 4 persen, pedagang serta pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 5 persen, dan buruh pabrik 1 persen.

Dari sisi pekerjaan, BLT Dana Desa sudah diterima oleh 2.400.075 KPM yang merupakan perempuan kepala keluarga, 283.644 KPM menderita penyakit kronis dan menahun, termasuk sisanya kepada KPM yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

“Penyaluran ini sudah termasuk BLT yang diperpanjang, di mana tiga bulan masing-masing Rp600 ribu. Lalu diperpanjang tiga bulan Rp300 ribu sebagai dana tambahan sejalan dengan kebijakan bansos di Kemensos,” pungkas Halim. (rie/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.