Naikkan Iuran BPJS, DPR Sebut Jokowi Tak Punya Empati

KABARINDONG – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran BPJS Kesehatan membuat sejumlah kalangan mengelus dada. Pasalnya, Jokowi dinilai tidak punya empati dengan kondisi masyarakat yang kesulitan akibat pademi Corona seperti saat ini.

Salah satunya, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang menyesalkan keputusan Jokowi yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. “Saya anggap pemerintah tidak memiliki empati kepada rakyat. Saat ini bukanlah waktu yang tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Masyarakat di mana-mana lagi kesulitan,” tandas Saleh, Rabu (13/5).

Saleh menyakini, dalam kondisi seperti sekarang ini mayoritas peserta BPJS keberatan dengan kenaikkan BPJS Kesehatan. “Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut,” tandas politikus PAN ini.

Selain itu, mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini menganggap, Presiden Jokowi tidak mentaati keputusan MA. Ya, sebelumnya MA telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan Jokowi pada akhir tahun lalu.

“Sejak awal, saya menduga pemerintah akan berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan aturan baru. Mengeluarkan perpres baru tentu jauh lebih mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA,” tandasnya.

Sekedar diketahui, Presiden Jokowi telah meneken Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pada Selasa (5/5) lalu.

Dengan demikian, kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34 sebagai berikut:
Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000. Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.

Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Kendati demikian, pada 2021 mendatang, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000. (ism)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.