Bawaslu RI Cium Aroma Politik Uang di Pilkada Serentak 2020

Dalam gelaran pemilihan umum Aparat Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat. Ya, ASN harus netral dalam setiap pesta demokrasi baik dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Namun pada gelaran Pilkada serentak tahun 2020 ini, ASN disinyalir rawan ikut berpolitik. Hal itu membuat Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Afifuddin resah dan mengimbau agar para ASN menahan diri.

Selain itu, lanjut Afif, dalam Pilkada serentak nanti sangat rawan politik uang. Kerawanan keterlibatan ASN dan politik uang dalam Pilkada, kata Afif, diketahui dalam indeks kerawanan Pilkada Serentak 2020.

Tanpa menjelaskan secara detail, Afif menyebut hasil dari indeks tersebut membuat pihaknya sangat khawatir.

“Saya mau konfirmasi indeks kerawanan kita untuk Pilkada besok. Ini yang paling dikhwatirkan dan kita ambil dari semua data daerah yang Pilkada itu soal politik uang dan netraliras ASN,” ungkap Afif dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (20/6).

Lebih lanjut pria asal Sidoarjo, Jawa Timur ini mengungkapkan, dari indeks kerawanan itu, ada 369 data yang menunjukkan ketidaknetralan ASN. Data itu sudah disampaikan Bawaslu ke Komisi ASN (KASN) sebagai lembaga yang memiliki kuasa untuk melakukan pendidikan.

Kemudian, masyarakat juga dinilainya mesti diberikan pendidikan menjadi pemilih yang bijaksana. Pasalnya, selama ini meski politik uang tidak dibenarkan, masih ada serangan fajar yang dilakukan kandidat pemilu yang tak jarang diterima masyarakat.

“Kita harus posisikan bahwa ini penyakit kita semua kalau mau dibasmi ya kerjasama kita semua jangan kita kemudian yang pengawasan tentu mengabarkan hal-hal yang semuanya tidak disenangi peserta apalagi kalau mereka ketahuan,” pungkasnya.

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.