Bendera PDIP Dibakar Massa Aksi Tolak RUU HIP, Hasto: Kader Marah

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berang dengan ulah kelompok massa dalam aksi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan gedung DPR-MPR RI, Rabu (24/6). Pasalnya, dalam aksi itu massa membakar bendara partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, aksi pembakaran bendera itu membuat kader PDIP tersulut emosinya. Namun, Hasto meminta agar para kader dan simpatisan menahan diri.

Hasto menegaskan, aksi pembakaran bendara PDIP itu akan dibawa ke jalur hukum. “Jalan hukum inilah yang dilakukan PDI pada tahun 1996. Ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” tutur Hasto.

Menanggapi ancaman itu, Ketua GNPF-Ulama Yusuf Martak, yang juga hadir dalam aksi tersebut mengaku heran dengan keputusan PDIP. Ia menegaskan, setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya.

“Jalur hukum masalah apa? Setiap warga negara punya hak menyampaikan hak aspirasinya secara konstitusional,” kata Yusuf Martak, Kamis (25/6).

Meski begitu, Yusuf Martak tak menampik jika setiap warga negara juga memiliki hak menempuh jalur hukum jika merasa telah dirugikan.

“Yang tidak boleh apabila hanya mengada-ada membuat kegaduhan di negara ini dan menjadikan aparat dan kekuasaan sebagai alat menjerat masyarakat yang mengkritiknya,” tegas Yusuf.

Yusuf Martak memastikan, GNPF-Ulama siap memberikan pendampingan termasuk bantuan hukum jika nantinya massa yang membakar bendera itu dilaporkan ke polisi oleh PDIP.
“Sesuai jawaban di atas, untuk bantuan hukum itu adalah kewajiban dalam kebersamaan masyarakat dalam perjuangan,” ucap dia.

PA 212, FPI beserta ormas Islam lainnya telah menggelar aksi demonstrasi menuntut pembatalan Rancangan Undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR. (ism/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.