Disuruh Minta Maaf Terkait Kadrun, Arief Poyuono: Tidak Akan Pernah

Nama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono belakangan menjadi buah bibir. Itu setelah disuruh minta maaf terkait Kadrun, ia lontarkan pernyataan terkait mencuatnya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Arief menyebut bahwa isu tersebut dihembuskan oleh kelompok yang ia sebut kadrun. Meski tidak spesifik menyebut nama kelompok atau organisasi, namun Arief mendapat teguran dari Partai Gerindra.

Melalui juru bicara, Habiburokhman, Partai Gerindra mendesak Arief untuk meminta maaf kepada publik terkait pernyataannya tersebut.

Menanggapi desakan itu, Arief menegaskan bahwa dirinya tidak akan memenuhi permintaan seperti yang disampaikan Habiburokhman. “Pertanyaannya sekarang, saya harus minta maaf kepada siapa? Tidak akan pernah,” ujar Arief

Arief pun menjelaskan, bahwa PKI adalah partai yang ideologinya sudah dilarang sejak Orde Baru berkuasa. “PKI itu partai yang ideologinya sudah dilarang dari zaman rikiplik, Orde Baru berkuasa, dan ada TAP MPR yang melarang,” tuturnya.

Disuruh minta maaf terkait Kadrun, jika ada masyarakat yang menganut dan mendirikan partai berhaluan komunis tentu akan dilarang dan dibubarkan oleh pemerintah. “Karena mereka akan berurusan dengan hukum,” tandasnya.

“Nah sudah ada belum yang ditangkap aparat hukum selama ini akibat menganut paham komunis? Buktikan dan tunjukkan. Jelas isu PKI bangkit itu adalah buatan para kadrun yang banyak bersembunyi di partai yang eksis sekarang ini,” pungkasnya.

Disuruh Minta Maaf Terkait Kadrun

Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif meminta Partai Gerindra memecat Arief. “Gerindra wajib pecat Poyuono,” kata Slamet.

Kadrun merupakan akronim kadal gurun yang kerap disematkan kepada kelompok Islam kanan yang sebagiannya menyatakan dukungan pada khilafah dalam bentuk-bentuk tertentu.

Slamet menegaskan, gerakan neo-PKI telah digerakkan usai reformasi pada 1998. Gerakan itu saat ini telah masuk ke barisan pemerintahan dan parlemen, klaim Slamet. “Kita sudah lama dan mengumpulkan indikasi-indikasi kebangkitan Neo PKI,” klaimnya.

“Mereka mulai berani berusaha masuk dalam ketatanegaraan, baik melalui munculnya BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) dan sekarang menginisiasi RUU HIP yang sangat membahayakan Pancasila,” imbuh dia, tanpa merinci bukti nyata keberadaan neo-PKI. (ism/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.