Fraksi PKS Usul RUU HIP Ditarik Prolegnas, Begini Jawaban Ketua Baleg!

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat evaluasi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020, Selasa (30/6). Dalam rapat itu, Fraksi PKS mengusulkan agar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik dari Prolegnas.

Sikap Fraksi PKS dalam rapat kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ya, sebelumnya, Fraksi PKS mengaku tidak keberatan dengan RUU HIP. Namun, setelah menjadi polemik PKS pun paling lantang meminta RUU HIP yang kini sudah diserahkan ke pemerintah ditarik.

Dalam rapat kali ini, Fraksi PKS juga mengganti juru bicaranya. Bukhori Yusuf yang menjadi juru bicara Fraksi PKS pada rapat sebelumnya diganti oleh Mulyanto. Dan melalui Mulyanto Fraksi PKS harus rela menjilat ludah.

Seperti diketahui, pada sebelumnya, Bukhori Yusuf menegaskan bahwa Fraksi PKS tidak keberatan dengan RUU HIP. Pernyataan Bukhori dalam rapat itu pun beredar di media sosial. Setela viral, para elit PKS pun ramai-ramai memberikan klarifikasi atas pernyataan Bukhori.

“Kalau diizinkan, ini usul dari kami. Karena melihat masukan dan aspirasi masyarakat yang sangat luas dari berbagai komponen agama, purnawirawan TNI/Polri, termasuk juga ormas-ormas Pancasila, terkait RUU HIP, pimpinan. Kami mengusulkan kalau memungkinkan, ini pun kalau disetujui oleh fraksi-fraksi yang lain, bisa nggak itu ditarik?” usul Mulyanto mewakil Fraksi PKS.

Lebih lanjut Mulyanto mengatakan, jika RUU HIP dari Prolegnas bisa menjadi jalan tengah meredam polemik di masyarakat. Ia juga mengusulkan agar saat rapat kerja dengan pemerintah nanti, ada permintaan agar Surat Presiden (Surpres) terkait RUU HIP tidak perlu diterbitkan.

“Sehingga betul-betul dengan mengamati dinamika perkembangan politik Tanah Air ini, kita mengambil satu jalan proaktif yang lebih menyejukkan. Kita Tarik, dan nanti ketika raker kita bicarakan dengan pihak pemerintah bahwa, udah, surpresnya nggak usah dibuat, bagaimana kalau kita tarik saja? Sekadar usulan, Pak Ketua, walaupun mungkin ini lebih rumit, tapi ya itu usulan kami,” ujar Mulyanto.

Menanggapi usulan Fraksi PKS yang disampaikan Mulyanto, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan keputusan terkait RUU HIP saat ini berada di tangan pemerintah.

“Kalau menyangkut soal yang diusulkan oleh Pak Mulyanto, bukan di ranah kita sekarang. Jadi sekarang suka atau tidak, masalahnya sudah kita kirim ke pemerintah. Yang kedua, yang bisa melakukan itu nanti pimpinan dan peserta rapat Badan Musyawarah. Silakan disampaikan aspirasinya, dan kalau kemudian pengusul menginginkan hal yang sama, tidak jadi problem,” jelas Supratman.

“Tapi bukan ranah kita di sini untuk memutuskan itu. Jadi saya rasa nanti besok kita juga akan raker dengan pemerintah sekaligus mendengarkan penjelasan dari pemerintah, hari Kamis, Pak Menkum HAM akan hadir secara langsung,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, rapat evaluasi Prolegnas prioritas 2020 akan dilanjutkan bersama pemerintah pada Kamis (2/7) mendatang. Menkum HAM Yasonna Laoly disebut akan hadir dalam rapat tersebut. (ism/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.