Ruhut Minta Inisiator Demo RUU HIP Tanggung Jawab

Terkait Aksi Pembakaran Bendera PDIP dan Palu Arit

Belum ada yang bertanggung jawab atas peristiwa pembakaran bendera PDIP. Sejumlah pihak yang menjadi inisiator aksi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (24/6) pun ‘buang badan’.

Menanggapi hal itu, politikus PDIP Ruhut Sitompul, meminta pimpinan aksi tolak RUU HIP untuk bertanggung jawab. “Pimpinan demo harus bertanggung jawab dengan pembakaran Bendera PDI Perjuangan,” cuit @ruhutsitompul pada Jumat pagi (26/6).

Mantan Anggota Komisi III DPR RI itu meminta penanggung jawab aksi tidak cuci tangan ketika terjadi perbuatan melanggar hukum.

“Jangan berani demo dan terjadi perbuatan melanggar hukum langsung ngelesss dengan jawaban oh itu penyusup yang melakukan. Tolong pihak yang berwajib segera memproses kasus pidananya MERDEKA,” lanjut Ruhut.

Pembakaran bendera PDIP yang dilakukan massa dalam aksi tolak RUU HIP membuat para kader partai besutan Megawati Soekarnoputri tersulut emosinya. Namun, mereka memilih menempuh upaya hukum dengan melaporkan kejadian itu ke polisi.

Apalagi Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan Surat Perintah Harian, sebagai respons peristiwa tersebut.

Ya, Megawati Soekarnoputri langsung bereaksi untuk menyikapi pembakaran bendera partainya yang dilakukan massa dalam aksi tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Putri Presiden RI ke-1 Soekarno itu mengintruksikan kepada seluruh kader PDIP agar merapatkan barisan. Lalu, bergerak menempuh jalur hukum untuk merespon aksi pembakaran bendara partainya.

Perintah Megawati itu tertuang dalam surat harian yang dikeluarkan, Kamis 25 Juni 2020. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto juga membenarkan adanya surat harian dari Megawati tersebut.,

“Ya benar, Ibu Ketua Umum mengeluarkan Surat Perintah Harian,” kata Hasto dalam keterangannya, pada Kamis (25/6).

Menurut Hasto isi dalam Surat Perintah Harian Megawati itu adalah meminta kader PDIP di seluruh Indonesia untuk siap siaga. Namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut.

Hasto Kristiyanto juga menegaskan bahwa sejak awal, PDIP selalu mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bung Karno selalu mendambakan dan memerjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa, demikian halnya kami. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah,” kata Hasto. (ism/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

  1. Ekocahyono :

    Pdip harus mnemuh jalur hukum. Karna yg trlibat dlam pembkaran kadrun. Kadrun #dbubarkanapadprozezhukumbiargkketerlaluan