Terungkap Fraksi PKS Dukung RUU HIP, Ruhut Lontarkan Sindiran

Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul melontarkan sindiran keras terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Itu setelah terungkap bahwa Fraksi PKS tidak keberatan dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Namun, setelah RUU menjadi polemik, Fraksi PKS justru ‘buang badan’ seakan-akan tidak tahu menahu dan paling getol menolak tentang RUU HIP.

Terungkapnya bahwa Fraksi PKS tidak keberatan dengan RUU HIP setelah rekaman suara anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf beredar di media sosial. Bukhori Yusuf membenarkan bahwa rekaman itu adalah suaranya saat Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait RUU HIP tanggal 22 April 2020 yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka.

Menurut Ruhut, dalam kicauannya di media sosial Twitter, PKS tengah terpojok. “Sepandai pandainya tupai meloncat akhirnya jatuh juga, itulah kalimat yg paling tepat utk kadrun2 selama ini suka demo mengganggu Kamtipmas,” kicau @ruhutsitompul, Minggu (28/6).

BACA JUGA: Terungkap! Fraksi PKS Apresiasi Lahirnya RUU HIP

Politikus yang akrab disapa Si Poltak itu menyebut, bahwa PKS kena batu karena yang dilawan ada PDIP. Setelah rekaman suara itu beredar, kata Ruhut, PKS langsung ngeles dan tiarap.

Selain itu, Ruhut berharap polisi memproses aksi pembakaran bendera PDIP yang dilakukan massa saat demo menolak RUU HIP di depan gedung DPR/MPR RI, Rabu 24 Juni lalu.

“Kena batunya dgn PDI Perjuangan, langsung ngeles dan tiarap. Kita percayakan Polisi memproses Tindak Pidana pembakaran Bendera. MERDEKA,” kicau @ruhutsitompul.

Untuk diketahui, massa mengatasnamakan Aliansi Nasional Antikomunis (Anak) NKRI menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (24/6) kemarin. Anak NKRI merupakan gabungan organisasi massa dari Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF).

Dalam aksi menentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diwarnai pembakaran bendera berlambang Palu Arit dan bendera PDIP.

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri kemudian memutuskan menempuh jalur hukum. Meminta aparat kepolisian mengusutnya secara tuntas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (ddy/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.