Pangdam Jaya Akan Sapu Bersihkan Baliho HRS

Setelah mengintruksikan anak buahnya mencopot seluruh spanduk dan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab (HRS), Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Meski begitu, Ia bergeming dan berjanji akan mencopot seluruh baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Dudung menegaskan tidak akan akan tinggal diam dan terus melakukan penertiban spanduk atau baliho Habib Rizieq yang bertuliskan ajakan melakukan revolusi.

Memang kritik terhadap Pangdam Jaya terus mengalir setelah ada aksi prajurit TNI melakukan pencopotan terhadap spanduk dan baliho Habib Rizieq Shihab. Aksi itu dianggap diluar tugas dan fungsi TNI.

“Ya kalau sesuai fungsinya, menunggu ancaman dari luar, kapan kerjanya? Terus mau diam saja?” ujar Dudung seperti dilansir Detik.com, Sabtu (21/11).

Dudung mengatakan memberi perintah kepada jajaran Kodam Jaya untuk mencopot baliho Habib Rizieq karena Satpol PP dan kepolisian tak berdaya. Dia menegaskan akan terus melakukan pencopotan baliho Habib Rizieq.

“Sementara Pol PP dan Polri sudah nggak berani bertindak, saya akan terus lakukan (pencopotan baliho Habib Rizieq),” tegas Dudung.

Sebagaimana diketahui, kritik bermunculan setelah pernyataan tegas Dudung soal dirinya memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho Habib Rizieq. Kritik datang dari Partai Gerindra.

“Kita sudah memiliki institusi juga perangkat-perangkatnya yang mengatur masalah itu. Sehingga sebaiknya institusi TNI kembali saja kepada tugas pokoknya, yaitu menjadi kekuatan pertahanan negara. Masih ada institusi-institusi lain yang lebih berwenang untuk menertibkan itu,” kata Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono kepada wartawan, Jumat (20/11).

Selain Gerindra, PKS bersikap senada. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari menyarankan urusan pencopotan baliho diserahkan ke Satpol PP saja.

“Baliho itu kan bagian Satpol PP, biarlah urusan Satpol PP. Kalau misalkan, boleh juga sih kalau tentara dilibatkan, tapi sifatnya diminta bantuan,” kata ketika dihubungi kemarin.

“Misalkan Satpol PP nggak berani menurunkan, dikawal tentara boleh. Tapi yang kerja Satpol PP, bukan tentara yang kerja, malah Satpol PP-nya yang nonton,” imbuhnya. (ism/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.