Polisi Beber Penyulut Kemarahan John Kei Terhadap Nus Kei

Polisi terus mencari pemicu meletusnya pertikaian kelompok John Kei dengan Nus Kei. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, pertikaian dilatarbelakangi urusan jual-beli tanah di Maluku.

Menurut Yusri, awalnya John Kei meminta Agrapinus Rumatora alias Nus Kei untuk membantu mengurus penjualan tanah di Maluku. Itu karena, John Kei masih berada di dalam Lapas Permisan, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

“Ada perkara tanah yang saat itu memang John Kei minta tolong kepada Nus Kei untuk segera diuruskan. Karena John Kei pada saat itu ada di Nusakambangan, kemudian ia minta tolong kepada Nus untuk diuruskan,” kata Yusri di Polda Metro Jaya, Rabu (24/6).

Lebih lanjut Yusri mengungkapkan, setelah John Kei bebas bersyarat pada 26 Desember 2019 lalu, lantas menanyakan urusan tanah yang diserahkan kepada Nus Kei.

Sebelumnya, John Kei mendapat laporan bahwa Nus Kei sudah menerima uang dari penjualan tanah di Maluku. Namun saat dikonfirmasi, Nus Kei mengaku belum menerima uang seperti yang dimaksud John Kei. “Nus Kei mengaku belum menerima (uang hasil penjualan),” ujar Yusri.

Kemudian, Nus Kei mengatakan menganggap John Kei tidak sabar terkait penjualan lahan tersebut. Namun di sisi lain, John Kei meyakini tanah tersebut sudah terjual.

“Tapi ini memang adalah ada kasus tanah di Maluku, yang menurut John Kei sudah dibayar, tapi menurut Nus Kei itu belum,” katanya.

Masalah penjualan tanah tersebut berbuntut aksi penyerangan hingga seorang rekan Nus Kei, ER tewas di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (21/6) malam.

Selain itu, rumah Nus Kei di Green Lake City, Kota Tangerang dirusak anggota kelompok John Kei.

Atas peristiwa tersebut, polisi meringkus John Kei bersama 29 orang lainnya. John Kei Cs diduga merencanakan aksi pembunuhan terhadap Nus Kei dan anggotanya berinisial ER.

John Kei dan anak buahnya dijerat pasal berlapis. Mereka disangkakan melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 169 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP, dan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. (ray/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.