Mengurai Carut Marut Penanganan Bantuan Sosial, 3 Hal Penting Ini Harus Jadi Perhatian

Oleh :
Tomy Risqi (Analis Kebijakan Publik)

KABARINDONG – Belakangan, polemik pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dialami sebagian besar wilayah di seantero negeri, hal itu tak urung membuat Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memprotes Mensos dan Menteri PDT, Aksi Bupati Boltim yang kemudian viral ini ditanggapi oleh bupati Lumajang, tak berhenti di sini Bupati Boltim kemudian menanggapi tantangan Bupati Lumajang. Aksi kedua bupati ini kemungkinan masih akan viral berjilid-jilid.

Awalnya Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar mengaku kesulitan untuk membagi BLT kepada warganya karena sekian persyaratan yang ditetapkan Pemerintah. Kendatipun pada sisi lain ia dalam hal ini pemda Boltim mampu memberikan nilai bansos lebih besar daripada bantuan pusat (beras premium dan sejumlah uang).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lumajang Thoriqul Haq memamerkan inovasinya dengan mampu memposisikan kebijakan bantuan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan juga terkait dengan kebijakan produksi pertanian melalui pembelian beras kepada petani lokal.

Thoriq mencoba mengoptimalkan kohesivitas sosial yang ada untuk menolong warga miskin melalui Program ‘ngeramut tonggo‘ (merawat tetangga) mirip dengan isitilah “jogo tonggo’ yang dipopulerkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Pola pikirnya bisa jadi lebih makro dan berkelanjutan, tidak berhenti pada besaran jumlah dan durasi pandemic, Namun Polemik kedua Bupati tersebut telah menunjukkan pada kita bahwa ada gap dalam memahami dan merespon persoalan.

Disadari bukan hanya Lumajang dan Boltim, Ada tipologi Kepala Daerah yang terbiasa melakukan inovasi, namun tidak sedikit juga Kepala Daerah yang terbiasa menunggu dan mengandalkan petunjuk teknis agar tidak salah atau bahkan tersangkut jerat hukum di kemudian hari. Paradigma yang berbeda tentu akan melahirkan problem solving yang berbeda pula.

Baiklah, agar tidak terjebak pada pemihakan salah satu pihak, analisis berikut semoga bisa memberikan gambaran fenomena kerumitan penanganan bansos sehingga dapat diurai dan dilaksanakan berdasar ketentuan regulasi idealnya.

Penyelenggaraan Bantuan Sosial, Kewenangan Siapa?

Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah mendapatkan limpahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat sesuai kewenangannya. Diantara urusan tersebut terdapat urusan wajib pelayanan dasar yang benar-benar wajib dilaksanakan. Salah satunya adalah urusan sosial. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu sub urusan sosial penting Bupati/ Walikota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di wilayahnya.

Kewenangan telah diberikan, maka dipersilakan bagi Pemda Kab/ Kota untuk melakukan pendataan para penerima bansos berdasar 14 kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasar kuota.

Sebenarnya tidak hanya berhenti di pendataan, Pemda Kab/ Kota juga diperkenankan untuk mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 298 Undang-Undang Pemda)

Tujuan Bantuan Sosial adalah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran warga miskin yang terdampak berbagai guncangan.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 disebutkan bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial untuk melindungi seluruh penduduk dari guncangan ekonomi, guncangan sosial, bahkan guncangan karena adanya bencana alam dan perubahan iklim.

Artinya meskipun kesejahteraan penduduk meningkat, jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi sebagaimana terbukti pada guncangan akibat Covid-19.

Struktur Bantuan Sosial, Apa Saja?

Untuk diketahui, bantuan dalam rangka Covid-19 telah diperluas oleh Pemerintah, sehingga bukan hanya Bantuan Langsung Tunai saja melainkan bantuan-bantuan yang difokuskan pada sector masing-masing. Bantuan di tengah Pandemi Covid-19 terdiri dari tujuh jenis bantuan yang melibatkan peran delapan Kementerian (Litbang Kompas-Kemensos ; 5 Mei 2020), antara lain :

1.Kartu Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Bidikmisi

Kemdikbud sejumlah Rp. 15,76 Triliun, Kementerian Agama Rp. 182,28 M  bagi 530.591 siswa dan KPPN Jakarta sebesar 12,25 M bagi 16,300 siswa SMP dan Rp 61 M bagi 10.100 mahasiswa.

2. Kartu Prakerja

Kementerian Keuangan memberikan Rp 20 T bagi 5,6 juta peserta, dengan calon peserta terdaftar 4,3 juta orang

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah telah menyerahkan anggaran PKH kepada Kementerian Sosial sebesar Rp 16,4 Triliun dari total pagu 37,4 Triliun. Sasaran ditambah sebanyak 800.000 rumah tangga

4. Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non tunai (BPNT)

Penerima bantuan BPNT sebanyak 20 juta keluarga Penerima manfaat (KPM) sepanjang 2020. Awalnya 15,2 juta KPM dengan besaran Rp. 600.000 per bulan. Terdapat tambahan 4,8 juta KPM akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan.

5. Padat Karya Tunai, yang melibatkan :

Kementerian Pertanian, sebesar Rp 1,6 M dialokasikan untuk refocusing kegiatan untuk mendukung ketersediaan pangan dalam bentuk bantuan ternak ayam, kambing dan domba.

Kementerian Perhubungan, dengan total alokasi Rp 1,87 Triliun untuk perhubungan laut, udara, darat, BPSDMP, serta perkeretaapian

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan total alokasi sebesar Rp 95,58 Miliar untuk pengelolaan irigasi tambak/kolam (PITAP), minapadi, mangrove dan integrasi lahan penggaraman

KeMenPUPR, berupa Rp 10,23 Triliun untuk Sumberdaya Air, Rp 2,29 Triliun , Bina Marga Rp 629 Miliar, Cipta Karya Rp 2,5 Triliun dan Penyediaan Perumahan sebesar Rp 4,81 Triliun.

6. Bantuan Langsung Tunai (Langung APBN)

Dialokasikan sebesar Rp 4,4 triliun bagi 7,461,586 keluarga dengan besaran Rp 600.000 per bulan per keluarga.

7. Bantuan Langsung Tunai
Realokasi Dana Desa (BLT DD) dengan penanggung jawab Kementerian Desa, PDTT.

Total anggaran Rp 22 Triliun dari pagu dana desa 2020 dengan target penerima 12 juta keluarga miskin dengan besaran Rp 600.000 per bulan untuk Bulan April sd Juni 2020

Saran dan Masukan Mengurai Carut Marut Bansos Saat ini

1.Bupati/Walikota harus mengenali dan mempelajari perbedaan kebijakan bantuan-bantuan yang telah diterbitkan pemerintah dan mengikuti secara intens perkembangan terkait penyalurannya. Sebab jutaan penerima manfaat tersebut tidak boleh tumpang tindih untuk menghindari duplikasi dan mistargeting kelompok sasaran

2. Bupati/Walikota memiliki otoritas untuk menghitung, memverifikasi dan mengkonsolidasikan data penerima bantuan sosial sesuai kewenangan yang diatur dalam UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan PP nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh sebab itu validasi dan akurasi data harus kontinyu dilakukan melalui sejumlah verifikasi dan konsultasi public. Di tingkat desa, finalisasi data dilakukan melalui Musyawarah Desa. Bupati Lumajang telah mencontohkan dengan baik bagaimana para penerima manfaat bantuan sosial dikelola secara transparan melalui pemasangan daftar penerima manfaat di Balai Desa, kelurahan maupun tempat-tempat umum untuk menjaga transparansi.

3. Untuk mempermudah dan menghindari pemotongan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab maka dana bantuan sosial ditransfer oleh Pemerintah melalui rekening bank-bank terpilih. Tidak ada ketentuan saldo minimal dalam pembukaan rekening bantuan sosial. Kesulitan-kesulitan untuk membuka rekening di Bank seperti yang diutarakan Bupati Boltim tidak beralasan karena selama ini penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilakukan melalui Himpunan Bank-Bank milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Penyaluran dana bansos yang lain juga mereplikasi mekanisme yang sama. Alternatif pemanggilan bank ke desa-desa seperti dilakukan oleh Bupati Thoriq dapat dicontoh.

Area kunci pengelolaan dana bantuan sosial bukan terletak pada alokasi dana paling besar yang diterimakan, melainkan pada tiga hal penting, yakni PARTISIPATIF dalam membangun data (diverifikasi secara bottom up), TRANSPARAN dalam mengelola up dating data melalui berbagai media publikasi dan TERINTEGRASI LINTAS sektor sehingga tidak tumpang tindih.

Prof Johermansyah Johan pendiri Lembaga Otonomi Daerah (Kompas, 5 Mei 2020) mengatakan bahwa Indonesia masih kesulitan dalam penggunaan KTP elektronik sebagai single identity number yang memudahkan untuk berbagai urusan.

Menurut Johan data-data tersebut mudah diakses untuk kepentingan bisnis dan berurusan dengan bank. Namun menjadi sulit ketika digunakan sebagai basis data program-program perlindungan sosial melalui bantuan sosial.

Di sisi lain Kemensos masih membangun data sendiri terkait kemiskinan penduduk dan tidak melibatkan Kementerian/Lembaga lain dalam menyusunnya. Up dating data by name by address mendesak untuk direalisasikan.

4. Pengaktifan Kembali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) beserta hierarkinya di daerah layak untuk dipertimbangkan, mengingat tugas konsolidasi data kemiskinan di berbagai daerah membutuhkan pengawalan dan advokasi.

Seperti diketahui, kewenangan TNP2K dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk mengkoordinasikan Penanggulangan Kemiskinan tingkat nasional dan tingkat daerah telah dipersempit oleh Perpres nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang notabene hanya mensupport program hibah (charity).

Padahal apabila program pemberdayaan masih disertakan menjadi tanggung jawab TNP2K dan TKPKD maka aktivitas pemberdayaan niscaya akan tetap dapat dikoordinasikan, seperti tata cara fasilitasi validasi data secara partisipatif melalui musyawarah desa, publikasi data hasil musyawarah desa melalui media komunikasi warga, mekanisme feedback terhadap data yang dihasilkan dan sebagainya.

5. Aktifasi TNP2K dan TKPKD bermanfaat untuk memfasilitasi Kepala Daerah sehingga terhindar dari mis-informasi yang mengakibatkan polemic karena terlambat menyerap informasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Sebab selama ini koordinasi intensif yang dilegalkan hanya pada progres dan capaian kartu-kartu, baik itu Kartu Indonesia sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar(KIP) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perpres no 166 Tahun 2014.

6. Peran Relawan desa yang diketuai oleh Kepala desa dalam Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa patut dicontoh karena menerapkan proses pendataan secara partisipatif dan komprehensif.

Kondisi ini akan efektif andai di tingkat Kab/Kota dikoordinir oleh TKPKD yang diisi oleh para relawan yang mampu berperan lintas sektor dan mendampingi Bupati/Walikota dalam bekerja menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial.

Semoga saran dan masukan sederhana ini bisa turut membantu para pengambil kebijakan baik pusat maupun daerah dalam melakukan yang terbaik buat rakyat di masa pandemi ini bahkan pemulihan pasca pandemi.

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

  1. Aria Nurhuda :

    Hebatnya orang2 miskin, mampu memberi proyek dan pekerjaan bagi mereka-mereka…

    Proyek kemiskinan