Polemik 500 TKA China, Fraksi PPP: Jangan Rusak Mood Bangsa Indonesia

KABARINDONG – Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi tak sepakat dengan langkah pemerintah yang akan mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing ( TKA) asal China ke Indonesia. Arwani mengatakan, kebijakan pemerintah mendatangkan TKA atas nama proyek strategis nasional sama dengan memundurkan semangat masyarakat dalam melawan Covid-19.

“Pemerintah pusat baiknya tidak merusak mood bangsa Indonesia dalam perlawanan terhadap Covid-19,” kata Arwani dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2020).

Arwani mengatakan, penerapan protokol kesehatan bagi TKA tidak akan menjamin tidak akan menyebarnya virus corona. Oleh karenanya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan oleh pemerintah di tengah masa pandemi ini.

“Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres No 12 Tahun 2020, mestinya menjadi basis pemerintah pusat dalam kebijakan mendatangkan TKA berasal dari China yang notabene merupakan negara yang pertama kali terkena wabah Covid-19,” ujar dia.

Arwani juga mengatakan, kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat mudik dari zona merah Covid-19, mestinya menjadi semangat untuk tidak mendatangkan TKA demi kepentingan proyek strategis nasional.

“Toh, saat ini seluruh energi bangsa difokuskan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia,” ucap dia.

Lebih lanjut, Arwani meminta, pemerintah pusat mempertimbangkan permintaan pemerintah daerah yang menolak kedatangan 500 TKA asal China tersebut.

“Kondusivitas di daerah dan semangat daerah dalam mencegah penyebaran Covid-19 agar ditangkap dengan baik oleh pemerintah pusat,” pungkas dia.

Sebelumnya, Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara satu suara menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang rencananya datang mulai pekan ini secara bertahap.

Gubernur Sultra Ali Mazi membenarkan rencana kedatangan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra. Ia mengatakan, pemerintah pusat telah menyetujui kedatangan TKA asal China di Sultra.

Menurut Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.