Fraksi PKB Ingatkan Menteri Agama Berpotensi Langgar HAM

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi berencana melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Namun, rencana Menag itu disemprit oleh Komisi VIII DPR RI.

Yakni, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq yang mengkritik keras rencana Fachrul Razi melibatkan TNI dalam upaya meningkatkan kerukunan umat beragama. Maman menegaskan, Fraksi PKB sangat tegas menolak rencana tersebut.

Menurut Maman, fraksinya ada kekhawatiran bila rencana Menteri Fachrul Razi akan menabrak Hak Asasi Manusia (HAM) dalam semangat reformasi.

“Mohon maaf sebelumnya, tentang pelibatan TNI dalam menjaga kerukunan umat beragama, kami menolak keras karena itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, human rights atau HAM, agenda reformasi sektor keamanan, serta Undang-undang TNI,” kata Maman dalam rapat kerja Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7).

Maman menyarankan agar Menag tak perlu melibatkan TNI dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Sebab Kemenag punya struktur hingga ke daerah yang cukup baik lewat penyuluh kerukunan umat beragama.

Maman juga menyebut Kemenag telah berkiprah baik dengan melibatkan pemuka agama beberapa waktu belakangan. Ia khawatir upaya baik ini menjadi sia-sia saat melibatkan tentara dalam tugas menjaga kerukunan.

“Kalau itu diambil oleh tentara, maka yang terjadi adalah kerukunan semu, bukan kerukunan yang substansional. Ini adalah kegaduhan yang tidak perlu dilakukan Kemenag,” tandasnya.

Merespon hal itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Menteri Fachrul Razi untuk mengkaji ulang rencana yang mulai memicu penolakan di publik itu.

“Betul, Pak Menteri. Kalau tentara terlibat, nanti Pak Menteri lagi yang dituduh, Pak, karena jenderal bintang empat jadi Menteri Agama. Seolah-olah dwifungsi ABRI mau dikembalikan, jangan sampai,” tutur Yandri. (ism/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.