Jokowi Akan Resuffle Kabinet: Demi 267 Juta Rakyat Kita, Untuk Negara

Pandemi Covid-19 menghantam Indonesia disaat umur pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin belum genap satu tahun. Karena itu, Jokowi berharap jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju bekerja keras untuk menanggulangi pandemi dan dampak yang ditimbulkan.

Namun sayang, harapan Jokowi itu tidak terpenuhi. Alhasil, orang nomor satu di Indonesia tersebut meradang dan meluapkan kemarahannya kepada para menteri yang dianggap santai-santai.

Kemarahan Jokowi diungkapkan dalam sidang kabinet pada 18 Juni 2020 lalu. Itu terungkap setelah video kemarahan Jokowi beredar di akun YouTube yang diunggah Minggu (28/6).

Dalam video, Jokowi mengancam akan melakukan resuffle kepada para menteri yang dianggap tidak bekerja ekstra selama pandemi.

“Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan,” ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Itu akan dilakukan oleh Jokowi demi rakyat Indonesia yang saat ini merasakan beratnya dampak pandemi wabah Corona. “Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara,” tandas Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menegaskan, akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. “Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah,” katanya.

Jokowi lagi-lagi menegaskan bahwa langkah yang ekstra harus dilakukan. Sambil mengangkat tangan Jokowi meminta jajarannya untuk memahami dan mengerjakan instruksi yang dia sampaikan.

“Artinya tindakan-artinya yang extraordinary keras akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya betul-betul minta pada bapak ibu dan saudara sekalian mengerti memahami apa yang tadi saya sampaikan,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi meminta kerja keras dan kerja cepat sangat diperlukan. Dia juga menegaskan bahwa hukum perlu disiapkan dalam melakukan manajemen krisis.

“Kerja keras, dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dan manajemen krisis. Sekali lagi kalau payung hukum masih diperlukan saya akan siapkan. Saya rasa itu,” jelasnya. (ism/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.