Reshuffle Kabinet, ASI Harap Jokowi Pertimbangkan Indikator Ini

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya terhadap para menteri. Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengaku punya opsi melakukan perombakan kabinet alias reshuffle.

Seperti diketahui, Jokowi meluapkan kekesalannya itu dalam sidang kabinet pada 18 Juni 2020 lalu, dan videonya baru viral kemarin. Saat ini, video kemarahan Jokowi itu pun jadi pembicaraan hangat terutama terkait rencana reshuffle menteri yang dianggap tidak berkerja maksimal selama pandemi.

Termasuk Lembaga survei Arus Survei Indonesia (ASI) yang setuju bila Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Pasalnya, sebelum video kemarahan Jokowi beredar, ASI melakukan survei terkait kemungkinan Jokowi melakukan reshuffle.

Hasilnya, 75,6 persen publik setuju jika saat ini dilakukan reshuffle. “Kami mendukung Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet karena itu sesuai dengan aspirasi publik. Ya, berdasarkan temuan survei lembaga Arus Survei Ineonesia (ASI) pada 9-12 Juni 2020 bahwa sebanyak 75,6% publik setuju jika saat ini dilakukan reshuffle kabinet,” ujar Direktur Eksekutif ASI Ali Rif’an kepada Kabarindong.com, Senin (29/6).

Selain itu, kata Rif’an, hampir semua menteri mendapatkan tingkat kepuasan di bawah standar. Semua masih di bawah 50% tingkat kepuasan kinerja para menteri. “Karena itu, wajar saja jika saat memberikan arahan pada sidang kabinet paripurna Presiden Jokowi menyesali menterinya yang menganggap situasi saat ini dianggap normal dan tidak memiliki sense of crisis,” tukasnya.

Lebih lanjut Rif’an menjelaskan, setidaknya ada dua indikator yang harus diperhatikan ketika Presiden Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

“Pertama, melihat indeks performa kinerja menteri. Indeks ini bisa dilihat dari dua aspek penilaian, yakni aspek internal dimana seorang presiden pasti punya mekanisme sendiri dalam mengevaluasi kinerja para pembantunya,” tandasnya.

Aspek kedua, kata Rif’an, adalah eksternal. Yakni opini atau penilai publik terhadapat para menteri. Misalnya penilaian kepuasan kinerja menteri lewat survei atau jajak pendapat. Selanjutnya, melakukan reshuffle kabinet harus didasarkan pada kebutuhan perbaikan pemerintahan,

“Bukan sekadar ingin mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Juga bukan atas desakan partai atau kelompok tertentu,” tuturnya.

Menjelang 1 tahun pemerintahan merupakan waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi kinerja para pembantunya. Presiden Jokowi bisa melakukan kroscek terhadap target-target kinerja menteri yang sudah tercapai atau yang belum tercapai.

“Dari sini Presiden tentu punya matrik soal siapa menteri paling bagus kinerjanya, sedang, atau paling buruk,” katanya.

Sebagai Single Chief Executive, yakni kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden Jokowi tidak perlu ragu melakukan perombakan kabinet jika itu memang mendesak dilakukan. Hak prerogatif Presiden harus mampu difungsikan sebaik mungkin.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat. Ini lantaran Presiden langsung dipilih oleh rakyat, Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta punya otoritas penuh mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait, dan kewenangan-kewenangan Presiden dijamin oleh UUD atau konstitusi.

“Karenanya, sekali lagi, Presiden Jokowi tak perlu ragu untuk menganti menterinya jika kinerja mereka memang benar-benar mengecewakan rakyat,” pungkas Rif’an. (ism/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.