Wapres Ma’ruf Amin: Kebijakan New Normal Harus Segera Dieksekusi

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah tengah mematangkan rencana penerapan kebijakan era new normal. Penerapan tatanan baru harus segera dieksekusi mengingat pandemi virus Corona menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Upaya ini (new normal) adalah untuk mempersiapkan masyarakat menuju tatanan baru yang aman Covid-19 dan tetap produktif. Hal ini juga dilakukan untuk mendorong pergerakan ekonomi,” Wapres saat memberi sambutan dalam acara yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (22/6).

Dalam menanggulangi wabah Corona, Indonesia sebenarnya tidak menerapkan karantina total atau lockdown. Pemerintah hanya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski demikian, kata Wapres, pandemi virus Corona tetap menghantam sektor perekonomian.

BACA JUGA: Santri Come Back Ponpes, Begini Kata Wapres Ma’ruf Amin

“Pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama sudah mengalami perlambatan, hanya tumbuh 2,97% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019,” kata dia.

Menurut Wapres, saat ini pemerintah tengah berupaya mengendalikan penyebaran Covid-19 yang semakin tinggi. Di sisi lain, pemerintah juga harus mampu mengendalikan pelambatan ekonomi. Hal ini agar terjadi keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi masyarakat.

“Seluruh bidang kegiatan ekonomi akan dilaksanakan dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Nah untuk itu dibutuhkan inovasi dan kreativitas agar kegiatan ekonomi produktif tetap jalan tetapi aman Covid-19,” kata dia.

Ma’ruf pun memaparkan beberapa syarat bagi daerah yang akan kembali memulai aktivitas perekonomiannya di masa new normal. “Untuk itu ada rambu-rambu yang dikeluarkan oleh WHO agar tatanan normal baru produktif aman Covid-19 dapat terwujud,” ujarnya.

Pertama, penularan virus, yang ditandai dengan rasio penyebaran RO dalam satu wilayah berada di bawah angka satu selama dua minggu berturut-turut.

“Penularan virus sudah terkendali ditunjukkan dengan rasio penyebaran Ro dalam satu wilayah berada di bawah 1 selama dua minggu berturut-turut,” tuturnya.

Kedua, ketersediaan layanan dan sistem kesehatan untuk menangani kasus Covid-19 baru. Ketiga, kemampuan dalam melakukan pelacakan yang ditandai dengan kecukupan jumlah pelaksanaan uji.

“Pelaksanaan potokol kesehatan yang ketat dalam setiap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat termasuk kewajiban memakai masker, physical distancing, selalu mencuci tangan, dan perilaku hidup sehat menjadi syarat utamanya,” pungkas Wapres. (ism/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.