DPC Sarbumusi-NU Tuban Gelar Pelatihan Advokasi Buruh

Kabarindong. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban Jawa Timur adakan pelatihan advokasi buruh untuk pengurus dan anggota basisnya. (9/10)

Bertempat di Aula Green Garden Hotel Tuban, pembukaan kegiatan tersebut juga dihadiri oleh ketua DPRD Kabupaten Tuban sekaligus penasehat Sarbumusi Tuban, H.M Miyadi.  Dalam sambutanya Miyadi menyampaikan sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Sarbumusi. “tentunya ini hal positif yang dilakukan oleh Sarbumusi sebagai upaya pembekalan bagi pengurus dan anggotanya terkait ketenagakerjaan dan perlindungan buruh,”ungkap Miyadi

Lebih lanjut Alumni Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban ini juga mendukung penolakan Sarbumusi terhadap Omibus law UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 kemaren.

“Terkait penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh elemen buruh dan mahasiswa di Tuban, kemaren saya telah mendatangani surat penolakan tersebut untuk dikirimkan ke pemerintah pusat dan DPR-RI,” Pungkasnya

Dengan mengusung tema “ Revitalisasi fungsi advokasi sebagai ruh eksistensi Sarbumusi”, pelatihan Sarbumusi dilaksanakan selama dua hari.  Hadir sebagai narasumber antara lain, Eko Darwanto (Sekjen K-Sarbumusi sekaligus Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan), Suryono Pane (Ketua DPW Sarbumusi Jawa Timur), Suharjono (DPP K-Sarbumusi), dan Pakar Hukum Sri Sugeng Puji Atmiko,SH.

Ketua DPC Sarbumusi Tuban, M.Irham, menjelaskan bahwa pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka pembekalan dan pematangan bagi pengurus Sarbumusi sebagai bekal dalam melakukan kegiatan advokasi terhadap hak-hak buruh dalam menghadapi penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

“Kegiatan ini kita merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari lahir (Harlah) Sarbumusi ke 65, tujuanya untuk pembekalan dan pematangan bagi pengurus dan basis dalam mengawal penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan yang ada,” terang Irham.

Lebih lanjut, Irham menjelaskan diperlukanya peningkatan kapasitas pengurus dan basis Sarbumusi dalam menghadapi arus Industrialisasi yang berkembang cepat di Tuban.

“Kedepan arus Indutrialisasi di Tuban akan berkembang cepat dengan berdirinya perusahaan-perusahaan lokal maupun skala nasional, tentunya hal ini butuh pengawalan untuk para pekerja dan buruh,” lanjut Irham

Disinggung terkait UU Cipta Kerja yang telah disahkan, Ketua DPC Sarbumusi Tuban  Priode ke dua ini menegaskan bahwa Sarbumusi menolak disahkanya undang-undang tersebut dan akan meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu pembatalan undang-undang tersebut

“Kita dengan tegas Menolak UU Cipta Kerja,  masih banyak pasal-pasal yang merugikan, apalagi ini masih dalam masa pandemi Covid-19 tentunya akan semakin menambah penderitaan para buruh, dan kita akan mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu pembatalan undang-undang Cipta Kerja” Pungkas Irham

 (Ari/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.