Indikasi Overfinancing Bank Permata pada SILPA 2020

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2020 Indikasi Overfinancing Bank Permata pada SILPA 2020 yang mencapai Rp 234,7 triliun mengindikasikan kondisi overfinancing. 

Adapun, realiasi SILPA sepanjang tahun 2020 itu tergolong tinggi, setidaknya dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukan realiasi SILPA pada 2019 sebesar Rp 46,40 triliun, 2018 senilai Rp 36 triliun, 2017 sejumlah Rp 25,64 triliun, dan 2016 sebesar Rp 26,16 triliun.

Menurut Josua, overfinancing disebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun lalu lebih rendah daripada target pemerintah.

Data APBN 2020 menunjukan, sepanjang tahun lalu defisit APBN sebesar 6,09 terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari outlook yang ditetapkan sebesar 6,39% terhadap PDB sebagaimana dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020. 

Kondisi defisit APBN yang lebih rendah dari perkiraan tersebut dipengaruhi oleh realisasi belanja negara yang tercatat 95% dari target Perpres 72/2020 mengingat akselerasi penyerapan belanja yang tidak 100% terserap.

Misalnya, belanja modal dan termasuk juga realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tidak terserap seluruhnya. 

Josua mengatakan SILPA 2020 yang membeludak tersebut dapat dioptimalkan sebagai fiscal buffer pada APBN 2021.

Apalagi Surat Keputusan Bersama (SKB) II antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) hanya berlaku one off pada tahun lalu. 

“Sehingga SILPA tersebut dapat dioptimalkan untuk pembiayaan vaksinasi yang merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi,” kata Josua kepada Kontan.co.id, Kamis (7/1).

Indikasi Overfinancing Bank Permata pada SILPA 2020

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari total SILPA 2020, sebanyak Rp 66,7 triliun SILPA di antaranya ditempatkan di perbankan. Status dana tersebut sebagai SILPA karena operasi APBN 2020 yang tidak ditarik jadi masih di dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank pembangunan daerah (BPD) yang selama ini diletakkan oleh pemerintah. 

“Tujuannya, untuk kita lihat sampai perekonomian memulih kembali dan kredit meningkat,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN 2020, Rabu (6/1). Di sisi lain, Menkeu menjabarkan Rp 50,9 triliun SILPA akan dialihkan untuk APBN 2021 guna mendorong program vaksinasi virus corona dan stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

“Ini yang sudah ada di dalam UU APBN untuk kemampuan gunakan SILPA 2020. Kita terus maksimalkan sumber-sumber yang ada sehingga pembiayaan APBN akan sebaik mungkin, risiko dikelola dan efektivitasnya membaik,” ujar Menkeu.

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.