Menteri ATR BPN Diminta Serius Urus Konflik Wadas

Upaya pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menjalankan agenda reforma agraria (program redistribusi aset) masih belum maksimal. Terbukti konflik lahan justru marak terjadi.

Salah satunya, sengketa lahan yang berujung bentrokan terjadi di Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara, Senin, 26/4/2021 yang mengakibatkan tiga orang mengalami luka.

Terbaru, bentrokan terjadi antara warga dengan aparat keamanan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jumat, 23 April lalu. Warga Desa Bener menolak rencana pengukuran dan pematokan lahan desa untuk penambangan material pembangunan Bendungan Bener.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta ada 11 orang warga ditangkap dan sembilan warga lainnya terluka akibat bentroktersebut. Salah satu yang ditangka anggota LBH Yogyakarta yang menjadi kuasa hukum warga.

Terkait tragedi bentrokan di Wadas, Komnas HAM berencan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Di antaranya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jumat (30/4) besok.

Kasus tersebut sempat viral mengingat proyek Bendungan Bener adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018, Desa Wadas di Kecamatan Bener merupakan lokasi yang akan dibebaskan lahannya untuk pengambilan bahan material.

“Terkait (bentrokan) Wadas, Jumat besok akan ada permintaan keterangan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk mendetailkan kasusnya,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam konferensipers virtual Festival HAM 2021, Rabu (28/4).

Mantan Sekjen BPN M Noor Marzuki ikut angkat bicara terkait banyaknya konflik atau sengketa lahan. Menurutnya, untuk menyelesaikan konflik lahan tidak cukup hanya diserahkan pada proses pengadilan.

“Faktanya tidak sedikit putusan pengadilan yang ternyata susah dieksekusi mengingat urusan lahan khususnya lahan tambang dan perkebunan umumnya menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” ungkap Noor Marzuki.

“Menteri terkait harus serius mengawal visi dan misi presiden termasuk mengawal program-program prioritas presiden. Konflik di Wadas juga di daerah lain harus dimediasi dengan baik,” sambungnya.

“Jangan sampai tujuan mulia membangun bendungan untuk meningkatkan ekonomi petani dan mencegah banjir justru menimbulkan masalah hukum dan problem lingkungan yang baru” tutur Noor Marzuki.

Berdasarkan data Konsorsium PembaruanAgraria (KPA), sedikitnya 241 kasus konflik agraria terjadi sepanjang Tahun 2020. Total kasus tersebut terjadi di 359 daerah di Indonesia dan berdampak pada 135.332 kepala keluarga.

Konflik agraria terbanyak terjadi pada sektor perkebunan, yakni sebanyak 122 kasus. Jumlah konflik agraria tersebut naik sekitar 28 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya 87 kasus.

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.