Bawaslu Tuban Akan Plototi Proses Rekapitulasi DPS

Pilkada serentak 2020 Kabupaten Tuban

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai bekerja jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Seperti Bawaslu Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang menggelar rapat koordinasi (rakor) guna persiapan pengawasan penyusunan rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS).

Bertempat di Fave Hotel, rakor Bawaslu Tuban itu dilaksanakan bersama Koordinator divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Koordinator divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) se-Kabupaten Tuban.

Ulil Abror Al Mahmud, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran (PP) Bawaslu Kabupaten Tuban menjelaskan, sudah menjadi tugas Bawaslu mengawasi penyusunan DPS. Jika tidak diawasi secara ketat, kata Ulil, dikhawatirkan masalah DPT seperti pada Pemilu 2019 bakal bisa terulang. “Pada Pilpres 2019 lalu, ada penundaan penetapan DPT karena bermasalah,” ungkapnya.

“Kurangnya pengawasan berpotensi membuat daftar pemilih tidak akurat dan tidak berkualitas,” tambah Ulil.

Koordinator divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Tuban, M Arifin menambahkan, KPU Kabupaten Tuban kinerjanya kurang maksimal dalam hal melakukan monitoring dan kontrol pada jajaran penyelenggara ad hoc di bawahnya. Terbukti dengan masih terdapatnya 7 PPDP yang tugasnya dilimpahkan ke orang lain.

Lebih lanjut Arifin mengatakan, menghadapi Pilkada serentak 2020, sudah seharusnya KPU berbenah dan evaluasi atas temuan pada laporan hasil pengawasan panwascam periode pertama yang sudah disertai saran perbaikan.

“KPU Tuban belum melakukan sepenuhnya fungsi kontrol dan monitoring,” jelas Arifin.

“Di sisi lain masyarakat sipil juga harus ikut berpartisipasi aktif untuk mendaftarkan diri dan melaporkan jika terjadi kesalahan dalam pendataan pemilih. Hal ini bisa mencegahan munculnya permasalahan daftar pemilih,” pungkasnya. (ari/kabarindong)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.