Jebakan Batman Aksi Bela Tauhid

Kabarindong – Aksi pembakaran bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi momentum kelompok anti pemerintah untuk menyerang, bantalannya tak lain adalah Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar.

“Aksi Bela Tauhid” tak lain adalah skema penyeimbangan kekuatan antara NU dengan kelompok-kelompok lain. Mengingat cawapres inkumben Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah KH Ma’ruf Amin (KMA) sesepuh NU mantan Rais A’am PBNU dan sekarang sebagai Mustasyar PBNU.

Aksi “Bela Tauhid” itu adalah suatu skema untuk mendegradasi NU dalam kancah perpolitikan bangsa, khususnya Pilpres. Sehingga perlu dilakukan aksi massif baik permainan isu maupun demonstrasi yang menjadikan NU sebagai tertuduh. Dengan demikian, harapannya peran NU tidak dominan.

Figur KMA sendiri sepertinya dijebak pada pilihan “apakah bela tauhid atau tidak membela tauhid,” dengan maksud mencitrakan KMA sebagai sosok ulama “kanan,” bukan ulama moderat. Sementara KMA telah mengampanyekan Islam Wasathiyah-Islam Moderat di Public Lecture Indonesian Leaders Series di S. Rajaratnam School of Internasional Studies – Nanyang Technological University (RsiS-NTU), di Singapura beberapa waktu lalu. Kuliah umum ini sekaligus untuk menjelaskan kepada dunia internasional KMA merupakan kelompok ulama moderat, tidak seperti yang selama ini dicapkan kepada dirinya sebagai ulama “kanan.”

Aksi “Bela Tauhid” ini secara tidak langsung diduga dimanfaatkan oleh kalangan oposisi untuk memeta kekuatan kelompok Islam anti Jokowi. Hitung-hitung mengonsolidasi kekuatan sekaligus mendulang suara. Lihat saja aksi pengibaran bendera HTI yang terjadi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), paket kepemimpinan daerah yang dulu kaya batubara ini yakni Israan Noor-Hadi Mulyadi didukung Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kini, kabarnya Gubernur Kaltim Israan Noor dilaporkan ke institusi kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) oleh kelompok sipil masyarakat Kaltim dengan tuduhan melanggar sumpah jabatan untuk “Setia dengan Pancasila dan UUD 1945.” Aji mumpung konsolidasi gratisan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Namun di balik itu yang terpenting adalah bagaimana kita semua melawan gerakan mengubah ideologi dan sistem negara dengan kedok agama. Jangan sampai terkecoh. (dng)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.