Uli Hasanah
SEJUMLAH negara di Eropa maupun negara bagian Amerika Serikat sudah mendeklarasikan pelonggaran pembatasan pandemi Covid-19.
Indikasi yang dipakai adalah kasus Omicron mulai turun dan melandai, serta cakupan vaksinasi sudah tinggi.
Pertanyaan kapan Indonesia mulai melonggarkan pembatasan?
Mengingat, kasus konfirmasi positif Covid-19 seminggu belakangan ini sudah memperlihatkan tren penurunan dan cakupan vaksinasi cukup tinggi.
Data Kementerian Kesehatan RI per 20 Februari 2022 menunjukkan angka konfirmasi Covid-19 sebanyak 48.484 kasus, jauh lebih rendah dari kasus 19 Februari yaitu 59.384.
“Kasus konfirmasi harian berkurang drastis hingga 10.900 kasus dari hari sebelumnya,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangan resmi Kemenkes, belum lama ini.
Soal vaksinasi, Kemenkes mencatat sudah ada 13 provinsi yang cakupan vaksinasi Covid-19 dosis pertamanya mencapai 70%. Provinsi tersebut ialah DKI Jakarta, Bali, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara.
Namun, ada juga provinsi dengan jumlah penduduk yang banyak tapi cakupan vaksinasi dosis pertamanya belum mencapai 70%. Mereka itu adalah Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, dan Sulawesi Selatan.
Sudah masifnya pemberian vaksin Covid-19 ke masyarakat di Indonesia, kata Ahli Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman, adalah modal yang baik untuk mempertahankan track RI menuju kebebasan dari Covid-19.
“Untuk Indonesia, kalau melihat kondisi terkini, jelas kita sudah punya modal yang baik dengan cakupan vaksinasi yang cukup tinggi,” terang Dicky pada MNC Portal, Rabu (23/2/2022).
Modal tersebut yang membuat Dicky cukup yakin bahwa Indonesia bisa terbebas dari pandemi. Tapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tujuan tersebut bisa tercapai.
Salah satunya adalah dengan tidak sembarangan memutuskan suatu hal, termasuk soal melakukan pelonggaran pembatasan di situasi seperti sekarang ini. Dicky menyarankan juga kepada pengambil kebijakan untuk tidak ikut-ikutan negara lain yang sudah mendeklarasikan pelonggaran pandemi Covid-19.
“Saya melihat RI masih on track, ya, ke arah pemulihan situasi pandemi Covid-19. Tapi, jangan kemudian terdistraksi oleh deklarasi-deklarasi beberapa negara, karena kalau kita cuma ikut-ikutan, itu akan merugikan kita karena bakal merusak skemanya,” tambah Dicky.
Meski vaksinasi sudah cukup tinggi, Dicky pun mengingatkan kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak abai pada 3M, 3T, maupun vaksinasi. Sebab, itu akan memundurkan bahkan menimbulkan korban.
“Karena saat ini negara di Eropa, seperti di Skandinavia, angka kematian di sana sekarang meningkat setelah deklarasi dilakukan. Saya sangat menentang yang seperti ini,” kata Dicky.
Tak hanya itu, negara seperti Inggris dan Singapura juga pernah mendeklarasikan pelonggaran tapi malah berdampak buruk. Kasus konfirmasi meningkat tajam dan yang buruknya menelan korban jiwa.
BACA JUGA:Ada Kemungkinan Dosis ke-4 Vaksin Covid-19 di Indonesia, Mulai Kapan?
“Indonesia jangan deklarasi cepat-cepat. Ada baiknya kita itu lambat asal selamat. Itu satu hal yang bisa kita jadikan rujukan tanpa banyak memakan korban dan arahnya pasti yaitu akhir pandemi yang bisa kita capai di akhir tahun ini,” ungkap Dicky.
(DRM)
GIPHY App Key not set. Please check settings