BI: Normalisasi kebijakan terkalibrasi perlu dilakukan seluruh negara

Anggota G20 secara bersama merumuskan kebijakan normalisasi dari negara-negara maju dan bagaimana negara berkembang bisa mempersiapkan dengan baik dalam mengatasinya

Jakarta (KABARINDONG) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan proses normalisasi kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik perlu dilakukan oleh seluruh negara, baik negara maju maupun berkembang.

“Maka dari itu, anggota G20 secara bersama merumuskan kebijakan normalisasi dari negara-negara maju dan bagaimana negara berkembang bisa mempersiapkan dengan baik dalam mengatasinya,” kata Perry dalam Side Event Presidensi G20 Indonesia di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ekonomi global akan terus pulih dan tumbuh 4,4 persen pada 2022, tak hanya dari Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, tetapi juga Eropa, Jepang, India, dan negara lain yang terus meningkat pemulihannya.

Dengan demikian, beberapa bank sentral seperti Bank Sentral AS, The Fed mulai melakukan normalisasi dan menaikkan suku bunga kebijakannya guna keluar dari lonjakan inflasi yang melanda negaranya, sehingga akan memberikan risiko tersendiri bagi global.

BI memperkirakan Fed akan menaikkan bunga kebijakan sebanyak empat kali, sementara pasar memproyeksikan sebanyak lima kali.

Di sisi lain, masih terdapat pula risiko peningkatan kasus COVID-19 akibat varian Omicron, serta gangguan pasokan dan energi.

Perry menyebutkan setidaknya terdapat tiga hal yang perlu dilakukan dalam mengatasi berbagai risiko tersebut, yakni pertama perlunya proses normalisasi kebijakan khususnya dari negara maju dilakukan dengan kalibrasi yang tepat, direncanakan dengan baik, dan dikomunikasikan dengan baik.

“Kita melihat normalisasi Fed hingga rencana kenaikan suku bunga kebijakan. Dalam hal ini, pasar bisa memahami dan sebelum bunga Fed naik kita melihat kenaikan suku bunga obligasi AS, karenanya direfleksikan dalam suku bunga dunia, termasuk obligasi Indonesia dan perkembangan nilai tukar rupiah,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan hal kedua yang perlu dilakukan adalah memperkuat daya tahan negara-negara emerging market, termasuk Indonesia agar dampak proses normalisasi proses dari negara maju tetap bisa mendukung pemulihan ekonomi domestik dan stabilitas.

Oleh karena itu, diperlukan bauran kebijakan nasional maupun bauran kebijakan dari bank sentral dalam menghadapi kondisi tersebut.

Langkah ketiga yang bisa dilakukan yaitu kerja sama antara bank sentra dunia, termasuk melalui bilateral currency swap agreement alias fasilitas pertukaran mata uang bilateral serta penggunaan lebih banyak bilateral transactions using local currencies atau transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal untuk promosi perdagangan dan investasi.

Baca juga: Bank Indonesia-Bank of Korea kerja sama kebanksentralan

Baca juga: BI naikkan target nilai transaksi LCS 10 persen dari realisasi 2021

Baca juga: BI: Digitalisasi akan mentransformasi Indonesia menjadi negara maju